Hak Pakai

Pengertian Hak Pakai Hak pakai diatur dalam Pasal 41 – 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hal-hal yang ditentukan di dalam UUPA tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut PP …

Baca SelengkapnyaHak Pakai

Hak Guna Bangunan

Pengertian Hak Guna Bangunan Hak guna bangunan diatur dalam Pasal 35 – 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengaturan lebih lanjut mengenai hak guna bangunan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah …

Baca SelengkapnyaHak Guna Bangunan

Hak Milik

Pengertian Hak Milik Hak milik diatur dalam Pasal 20 – 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. …

Baca SelengkapnyaHak Milik

Pengaturan Hukum Benda dalam KUH Perdata Setelah Berlakunya UU Pokok Agraria

Mengenai benda diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Per). Sesuatu yang unik dari Buku II KUH Perdata adalah dimasukkannya pengaturan mengenai waris ke dalam bagian ini. Padahal hukum waris sangat erat kaitannya dengan hukum orang yang diatur dalam Buku I KUH Perdata. Keberadaan hukum waris dalam Buku II tidak …

Baca SelengkapnyaPengaturan Hukum Benda dalam KUH Perdata Setelah Berlakunya UU Pokok Agraria