Penawaran dan Penerimaan Sebagai Bagian dari Kesepakatan

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Suatu kehendak saja tidak serta merta menimbulkan perjanjian. Kehendak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan atau disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. 1Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 74. Suatu kesepakatan diawali dengan …

Baca SelengkapnyaPenawaran dan Penerimaan Sebagai Bagian dari Kesepakatan

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang diperkenankan. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif …

Baca SelengkapnyaSyarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Bagian-Bagian Perjanjian

Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. Di artikel ini saya mengikuti istilah yang digunakan oleh Herlien Budiono, yaitu bagian-bagian perjanjian, untuk membedakannya dari unsur-unsur perjanjian. Bagian essentialia Bagian essentialia merupakan bagian …

Baca SelengkapnyaBagian-Bagian Perjanjian

Asas-Asas Perjanjian

Secara umum dikenal tiga asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Menurut Herlien Budiono, ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia. 1Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 29. Asas konsensualisme (consensualisme) Pada …

Baca SelengkapnyaAsas-Asas Perjanjian

Unsur-Unsur Perjanjian

Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu: kata sepakat dari dua pihak atau lebih; kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak; keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain …

Baca SelengkapnyaUnsur-Unsur Perjanjian

Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. 1Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm. 169. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. 2Ibid. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. 3Ibid. Hlm. …

Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Perjanjian

Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, menurut sumbernya perikatan dibedakan menjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst, yang oleh beberapa ahli hukum juga diterjemahkan sebagai persetujuan. Istilah persetujuan digunakan karena untuk terjadinya suatu overeenkomst diperlukan persetujuan dari para pihak. 1P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, …

Baca SelengkapnyaPerikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak. Karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan karena kehendak undang-undang. 1Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, Hlm. 260. Menurut ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi …

Baca SelengkapnyaPerikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Macam-Macam Perikatan

Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan yang bersumber dari perjanjian Perikatan yang bersumber dari undang-undang Kedua pembagian tersebut akan dibahas dalam artikel tersendiri. Sedangkan …

Baca SelengkapnyaMacam-Macam Perikatan

Pengertian Perikatan

Istilah perikatan berasal dari Bahasa Belanda, verbintenis. KUH Perdata sama sekali tidak memberikan uraian mengenai pengertian perikatan. Meskipun demikian, pengertian perikatan dapat kita peroleh dari pendapat beberapa pakar hukum. Berikut ini beberapa pengertian perikatan yang saya kutip dari buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia karangan P.N.H. SImanjuntak 1P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, …

Baca SelengkapnyaPengertian Perikatan