Sejarah Hukum Agraria

Secara garis besar sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian. …

Baca SelengkapnyaSejarah Hukum Agraria

Sumber-Sumber Hukum Agraria

Secara umum sumber hukum agraria dapat dibedakan menjadi sumber hukum agraria yang tertulis dan yang tidak tertulis. 1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, Hlm. 265. Sumber hukum agraria yang tertulis Secara sistematis, sumber-sumber hukum agraria yang tertulis adalah: Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 ayat …

Baca SelengkapnyaSumber-Sumber Hukum Agraria

Pengertian Hukum Agraria

Sebelum membahas mengenai pengertian hukum agraria, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian agraria. Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, Ager yang berarti ladang atau tanah. 1H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004Hlm. 2. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan …

Baca SelengkapnyaPengertian Hukum Agraria

CV (Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Komanditer)

CV (commanditaire vennootschap) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah persekutuan komanditer atau perseroan dengan cara meminjamkan uang. CV diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 KUH Dagang bersama-sama dengan firma. Hal ini disebabkan karena CV merupakan bentuk khusus (species) dari firma. 1Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. …

Baca SelengkapnyaCV (Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Komanditer)

Pendirian Firma

Prosedur pendirian firma dapat diuraikan sebagai berikut: Harus dengan akta otentik Pasal 22 KUH Dagang mensyaratkan pendirian firma harus dilakukan dengan akta otentik, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris. Meskipun demikian, ketiadaan akta otentik tidak tidak boleh dijadikan alasan untuk merugikan pihak ketiga. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 KUH Dagang tersebut memuat pertentangan …

Baca SelengkapnyaPendirian Firma

Berakhirnya Maatschap

Menurut ketentuan Pasal 1646 KUH Perdata, ada beberapa hal yang menjadi penyebab berakhirnya maatschap, yaitu: dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan; dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan; atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau seorang sekutu; jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. …

Baca SelengkapnyaBerakhirnya Maatschap

Karakteristik Maatschap

Maatschap atau persekutuan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan bentuk-bentuk badan lainnya. Perbedaan tersebut dapat dipandang dari beberapa aspek, yaitu: Pendirian Maatschap Pendirian maatschap didasarkan atas perjanjian, lebih tepatnya lagi perjanjian konsensuil (concensuelee overeenkomst), yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak. 1Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, 1987, Hlm. 140. Undang-undang tidak …

Baca SelengkapnyaKarakteristik Maatschap

Putusan Pailit Telkomsel Bukanlah Akhir dari Segalanya

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sangat tidak diharapkan oleh semua kalangan, termasuk oleh pihak pemohon pailit. Hal ini diakui oleh kuasa hukum pemohon, Kanta Cahya. Pihaknya tidak menyangka bahwa perusahaan sebesar Telkomsel bisa pailit. Permohonan pailit tersebut sebenarnya diajukan oleh PT Prima Jaya …

Baca SelengkapnyaPutusan Pailit Telkomsel Bukanlah Akhir dari Segalanya

2 Hal yang Mengakibatkan Telkomsel Pailit

Pada 14 September 2012 majelis hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis pailit kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Telkomsel). Majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua Agus Iskandar telah mengabulkan permohonan PT Prima Jaya Informatika (PJI) untuk memailitkan perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi ini. Putusan majelis hakim tersebut pun menjadi bahan perdebatan di masyarakat. …

Baca Selengkapnya2 Hal yang Mengakibatkan Telkomsel Pailit