Pemasaran Rumah Susun Dalam praktik sering kita jumpai pihak pengembang yang memasarkan satuan rumah susun sebelum bangunan rumah susun selesai, bahkan saat lahan rumah susun masih penuh dengan semak belukar. Sebenarnya pemasaran rumah susun dapat dilakukan sebelum bangunannya selesai. Hal ini tercantum di Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang menentukan bahwa …
Pembangunan rumah susun jauh lebih rumit dibanding pembangunan rumah biasa. Selain karena struktur bangunannya yang lebih besar dan lebih rumit, bangunan rumah susun juga wajib memperhatikan keamanan dan kenyamanan para penghuninya. Hal ini menyebabkan persyaratan pembangunan rumah susun lebih sulit dibanding persyaratan pembangunan rumah biasa. Pembangunan rumah susun harus dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan dan …
Pihak yang melakukan pembangunan rumah susun disebut pelaku pembangunan rumah susun atau yang cukup disebut pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam pembahasan ini adalah …
Bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan daasar dan hak setiap orang. Sehingga negara wajib untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggiatkan pembangunan rumah susun sederhana milik dan sewa. Lalu sejauh mana peran pemerintah …
Baca SelengkapnyaPeran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Rumah Susun
Rusunami dan rusunawa merupakan dua istilah yang sering dibahas di media massa. Apakah pengertian rusunami dan rusunawa? Lalu apakah perbedaan antara rusunami dan rusunawa dengan rumah susun, apartemen dan kondominium? Di tulisan ini penulis akan memberikan pembahasan singkat mengenai rusunami dan rusunawa. Latar belakang pembangunan Rusunami dan Rusunawa Tempat tinggal atau hunian yang layak merupakan salah …
Penyelenggaraan rumah susun di Indonesia dilatarbelakangi oleh niat yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu …
Baca SelengkapnyaAsas, Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Rumah Susun
Aturan hukum mengenai rumah susun pada awalnya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1986 tentang Rumah Susun. Seiring dengan perkembangan zaman, aturan-aturan yang terdapat di UU Nomor 16 Tahun 1986 tersebut tidak mampu mengimbangi perkembangan pesat yang terjadi di bidang pemukiman, terutama di bidang rumah susun. Terlebih adanya pengaruh globalisasi, budaya serta kehidupan masyarakat yang …
Baca SelengkapnyaDimanakah Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun yang Baru?
Telah diuraikan dalam artikel Istilah Rumah Susun, Apartemen dan Kondominium bahwa rumah susun menurut pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) terdiri dari: Satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian (satuan rumah susun) Bagian bersama Benda bersama Tanah bersama Secara …
Baca SelengkapnyaHak Perseorangan dan Hak Bersama di Rumah Susun
Rumah susun, apartemen dan kondominium merupakan istilah-istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada hunian bertingkat. Telah menjadi kebiasaan bagi para pelaku bisnis bahwa istilah rumah susun digunakan untuk hunian bertingkat yang ditujukan kepada kalangan bawah, apartemen untuk kalangan menengah dan kondominium untuk kalangan atas. Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada fasilitas yang ditawarkan. Rumah susun …
Baca SelengkapnyaIstilah Rumah Susun, Apartemen dan Kondominium
Sistem pendaftaran tanah yang diterapkan di suatu negara didasarkan pada asas hukum yang dianut oleh negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanah. Ada dua macam asas hukum, yaitu asas itikad baik dan asas nemo plus yuris. 1Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 117. Asas itikad baik …