Larangan dan Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan rumah susun di Indonesia memuat sejumlah perintah, larangan dan sanksi. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan rumah susun dapat berlangsung dengan baik. Larangan-larangan dalam penyelenggaraan rumah susun diatur dalam Pasal 97 -104 UU Rumah Susun, sedangkan ketentuan pidana diatur dalam …

Baca SelengkapnyaLarangan dan Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Penyelenggaraan rumah susun tidak hanya melibatkan pemerintah dan pelaku pembangunan, namun juga membutuhkan keterlibatan dari masyarakat. Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun berperan untuk memberikan masukan dalam hal: Penyusunan rencana pembangunan rumah …

Baca SelengkapnyaPeran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Rumah Susun

Salah satu tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan akan hunian yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah susun (baca artikel Rusunami dan Rusunawa). Penyediaan rumah susun yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah perlu didukung dengan pendanaan dan sistem pembiayaan yang memadai. …

Baca SelengkapnyaPendanaan dan Sistem Pembiayaan Rumah Susun

Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Pemerintah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan rumah susun. Aturan-aturan dan rencana-rencana yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada akhirnya akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan rumah susun di tingkat kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota dibekali dengan sejumlah tugas dan wewenang. Tugas-tugas pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun …

Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Tugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi pun memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun. Tugas-tugas pemerintah provinsi menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah: Merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional Menyusun …

Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Dalam penyelenggaraan rumah susun, pemerintah pusat diberikan sejumlah tugas dan wewenang. Pemerintah Pusat menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah …

Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Selain badan pelaksana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) juga memuat aturan mengenai sebuah lembaga lain yang bernama perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS). Pengertian PPPSRS menurut Pasal 1 angka 21 UU Rumah Susun adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Pengertian PPPSRS …

Baca SelengkapnyaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Badan Pelaksana Rumah Susun

Hingga saat ini ketersediaan hunian yang layak masih jauh tertinggal dibanding jumlah hunian yang tersedia. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah sangat kesulitan untuk mendapatkan hunian yang layak. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pembangunan rumah susun yang murah dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Menyadari akan tingginya kebutuhan hunian murah, maka pemerintah berusaha …

Baca SelengkapnyaBadan Pelaksana Rumah Susun

Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun

Tujuan penyelenggaraan rumah susun sangat mulia, yaitu untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan rumah susun harus menjamin kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan bagi para pemilik dan penghuni rumah susun. Telah disinggung sebelumnya bahwa pembangunan rumah susun tidak semudah pembangunan rumah biasa. Bukan hanya pembangunannya, melainkan juga perencanaan, …

Baca SelengkapnyaPengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun