Pengertian Perkawinan

Sebelum tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu tiap golongan tunduk pada peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menentukan bahwa …

Baca SelengkapnyaPengertian Perkawinan

Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)

Keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Bab ke-delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari Pasal 463 BW kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1R. Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Fimilie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 242. Meninggalkan tempat kediamannya Tanpa …

Baca SelengkapnyaKeadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)

Pengampuan (curatele)

Pengampuan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan (handlichting). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (meerderjarig) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa (minderjarig). 1R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University …

Baca SelengkapnyaPengampuan (curatele)

Pendewasaan (handlichting)

Pendewasaan atau perlunakan adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan minderjarigheid, baik untuk keseluruhannya, maupun untuk hal-hal tertentu. 1R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 234. Dengan kata lain pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa …

Baca SelengkapnyaPendewasaan (handlichting)

Cakap Melakukan Perbuatan Hukum (Rechtsbekwaamheid)

Setiap manusia adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun tidak semua orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa mereka yang ditaruh di bawah pengampuan para istri, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh …

Baca SelengkapnyaCakap Melakukan Perbuatan Hukum (Rechtsbekwaamheid)

Tempat Tinggal (Domicilie)

Tempat tinggal (domicilie) adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. 1R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 12. Bukan hanya manusia alami …

Baca SelengkapnyaTempat Tinggal (Domicilie)

Lembaga Catatan Sipil

Pada mulanya semua kejadian yang menyangkut manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian dicatat oleh gereja. Namun karena pencatatan yang dilakukan oleh gereja tidak lengkap dan tidak mudah untuk diperiksa, maka pada masa Revolusi Perancis, untuk pertama kalinya di Eropa diadakan Lembaga Catatan Sipil. 1R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en …

Baca SelengkapnyaLembaga Catatan Sipil

Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Selain manusia alami, badan hukum juga dipandang sebagai subyek hukum. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. 1P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hlm. 28-29. …

Baca SelengkapnyaBadan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Manusia Sebagai Subyek Hukum

Sebagaimana kita ketahui, subyek hukum dalam hukum perdata terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon). Keberadaan manusia sebagai subyek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. 1Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2010, Hlm. 21-22. Bahkan lahirnya hak perdata tersebut dapat berlaku surut, yakni sejak si anak …

Baca SelengkapnyaManusia Sebagai Subyek Hukum

Subyek Hukum dan Obyek Hukum dalam Hukum Perdata

Menurut Chaidir Ali, subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 1Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, Hlm. 36-37. Sedangkan menurut Algra, subyek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, …

Baca SelengkapnyaSubyek Hukum dan Obyek Hukum dalam Hukum Perdata