Hak Reklame dan Hak Retentie

Hak reklame dan hak retentie diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata) karena memiliki kemiripan dengan hak kebendaan. 1P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hlm. 235. Hak reklame memiliki unsur yang sama dengan hak kebendaan, sedangkan hak retentie memiliki kesamaan dengan gadai. Menurut Pasal 1145 KUH …

Baca SelengkapnyaHak Reklame dan Hak Retentie

Hak Pakai Hasil (Vruchtgebruik)

Hak pakai hasil atau vruchtgebruik adalah salah satu bentuk hak kebendaan. Mengenai hak pakai hasil diatur dalam Buku II Bab Kesepuluh Pasal 756 – 817 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Menurut ketentuan Pasal 756 KUH Perdata, hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari …

Baca SelengkapnyaHak Pakai Hasil (Vruchtgebruik)

Pengabdian Pekarangan (Servituut)

Pengabdian pekarangan merupakan satu dari berbagai jenis hak kebendaan. Mengenai pengabdian pekarangan diatur dalam Pasal 674 – Pasal 710 Burgerlijk Wetboek (Kutab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Pasal 674 KUH Perdata menentukan bahwa pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu, untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik …

Baca SelengkapnyaPengabdian Pekarangan (Servituut)

Hak Milik (eigendom)

Hak milik (eigendom) merupakan salah satu jenis hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak milik atas tanah dicabut dari Buku II KUH Perdata dan diatur dalam UUPA. Sehingga cara memperoleh, peralihan, pembebanan, …

Baca SelengkapnyaHak Milik (eigendom)

Kedudukan Berkuasa (Bezit)

Hak bezit atau kedudukan berkuasa adalah salah satu hak kebendaan yang diatur dalam Pasal 529 – 569 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Menurut Pasal 529 KUH Perdata, kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku …

Baca SelengkapnyaKedudukan Berkuasa (Bezit)

Macam-Macam Hak Kebendaan

Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat di Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dicabut. …

Baca SelengkapnyaMacam-Macam Hak Kebendaan

Asas-Asas Umum Hukum Benda

Berikut ini adalah asas-asas umum hukum benda menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: 1Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 2000, Hlm. 36-40. 3Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2008, Hlm. 231-232. 2P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009. Hlm. 207-210. Merupakan hukum pemaksa …

Baca SelengkapnyaAsas-Asas Umum Hukum Benda

Pengertian dan Macam-Macam Benda

Menurut ketentuan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata), kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh …

Baca SelengkapnyaPengertian dan Macam-Macam Benda

Pengaturan Hukum Benda dalam KUH Perdata Setelah Berlakunya UU Pokok Agraria

Mengenai benda diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Per). Sesuatu yang unik dari Buku II KUH Perdata adalah dimasukkannya pengaturan mengenai waris ke dalam bagian ini. Padahal hukum waris sangat erat kaitannya dengan hukum orang yang diatur dalam Buku I KUH Perdata. Keberadaan hukum waris dalam Buku II tidak …

Baca SelengkapnyaPengaturan Hukum Benda dalam KUH Perdata Setelah Berlakunya UU Pokok Agraria