Hak-Hak atas Tanah

Salah satu jenis hak penguasaan atas tanah adalah hak perorangan yang terbagi lagi menjadi hak-hak atas tanah, wakaf dan hak jaminan atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna …

Baca SelengkapnyaHak-Hak atas Tanah

Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah

Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. 1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, Hlm. …

Baca SelengkapnyaMacam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah

Konversi Hak Atas Tanah

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai konversi hak atas tanah, perlu diketahui bahwa konversi hak atas tanah berbeda dengan peralihan hak atas tanah. Konversi hak atas tanah berkaitan dengan jenis-jenis hak atas tanah yang ada sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan peralihan hak atas tanah berbicara …

Baca SelengkapnyaKonversi Hak Atas Tanah

Peraturan-Peraturan Kolonial yang Dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk mengakhiri peraturan-peraturan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif dan menindas rakyat (baca artikel Sejarah Hukum Agraria). UUPA dengan tegas mencabut beberapa peraturan di bidang hukum agraria yang merupakan warisan penjajah, yaitu: 1Dapat ditemukan di bagian konsideran dari UUPA. Pasal …

Baca SelengkapnyaPeraturan-Peraturan Kolonial yang Dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria

Dasar-Dasar Hukum Agraria Nasional yang Diamanatkan dalam UUPA

Sebagaimana telah disampaikan di artikel Sejarah Hukum Agraria, hukum agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Peraturan-peraturan di bidang agraria pada masa tersebut belandaskan pada tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan. Hukum agraria pada masa tersebut pun bersifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum. 1Penjelasan UUPA Oleh karena itu diperlukan hukum …

Baca SelengkapnyaDasar-Dasar Hukum Agraria Nasional yang Diamanatkan dalam UUPA

Sejarah Hukum Agraria

Secara garis besar sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian. …

Baca SelengkapnyaSejarah Hukum Agraria

Sumber-Sumber Hukum Agraria

Secara umum sumber hukum agraria dapat dibedakan menjadi sumber hukum agraria yang tertulis dan yang tidak tertulis. 1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005, Hlm. 265. Sumber hukum agraria yang tertulis Secara sistematis, sumber-sumber hukum agraria yang tertulis adalah: Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 ayat …

Baca SelengkapnyaSumber-Sumber Hukum Agraria

Pengertian Hukum Agraria

Sebelum membahas mengenai pengertian hukum agraria, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian agraria. Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, Ager yang berarti ladang atau tanah. 1H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004Hlm. 2. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan …

Baca SelengkapnyaPengertian Hukum Agraria