Kajian Yuridis terhadap Ketidakseragaman Peraturan tentang Pengecualian Peliburan Kantor Notaris/PPAT dalam Kaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sebagaimana kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penetapan COVID-19 sebagai pandemi ini diumumkan oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 yang didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara. Saat ini COVID-19 juga telah menyebar ke Indonesia. Jika dilihat dari update terakhir …

Baca SelengkapnyaKajian Yuridis terhadap Ketidakseragaman Peraturan tentang Pengecualian Peliburan Kantor Notaris/PPAT dalam Kaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pada artikel sebelumnya kami telah membahas mengenai kriteria dan tata cara penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan PSBB yang telah ditetapkan oleh menteri. Pemerintah daerah juga wajib secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu selama 14 hari. Apabila …

Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kriteria dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB tidak serta merta dapat langsung diterapkan di suatu daerah yang mengalami wabah ini. Ada sejumlah kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi agar suatu provinsi, kabupaten atau kota dapat melaksanakan PSBB. Kriteria Penetapan Pembatasan Sosial …

Baca SelengkapnyaKriteria dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah mencapai tahap masif, dimana penyebarannya sudah semakin meningkat dan meluas. Penyebaran COVID-19 sudah terjadi secara lintas wilayah dan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semua pihak tampaknya setuju bahwa COVID-19 merupakan pandemic yang perlu ditanggulangi agar tidak terjadi peningkatan kasus. Salah satu bentuk penanggulangan COVID-19 adalah melalui penyelenggaraan …

Baca SelengkapnyaPedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan …

Baca SelengkapnyaPengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian konsumen Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui …

Baca SelengkapnyaPengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Menurut Janus Sidabalok, paling tidak ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, yaitu: 1Janus Sidabalok, …

Baca SelengkapnyaHukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Penyelesaian Sengketa dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Idealnya seluruh ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) didukung dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, sehingga penyelenggaraan rumah susun di Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan tujuan penyelenggaraan rumah susun dapat terwujud. Namun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun memiliki kepentingan masing-masing yang seringkali …

Baca SelengkapnyaPenyelesaian Sengketa dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Sebelumnya dalam artikel Larangan dan Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan Rumah Susun telah dibahas mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun beserta sanksinya. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai sanksi administratif dalam penyelenggaraan rumah susun. Mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 107 – 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 …

Baca SelengkapnyaSanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Rumah Susun