Sumber-Sumber Hukum: Pengertian Sumber Hukum, Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin teman-teman pernah bertanya, dari mana hukum berasal? Apakah hukum turun begitu saja dari langit, atau apakah ada yang membuatnya. Kalau ada yang membuatnya, lalu muncul pertanyaan siapa yang membuat hukum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memahami sumber-sumber hukum. Pembahasan ini akan diawali dengan pengertian sumber hukum, lalu dilanjutkan dengan …

Baca SelengkapnyaSumber-Sumber Hukum: Pengertian Sumber Hukum, Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil

Pengertian Hukum: Unsur-Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum

Memahami sebuah bidang ilmu tentu harus dimulai dengan mengetahui pengertian dari ilmu yang akan dipelajari tersebut. Demikian pula dengan para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mendalami ilmu hukum harus bisa memahami pengertian hukum. Memiliki pemahaman yang baik mengenai arti hukum akan menjadi pegangan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari berbagai bidang hukum yang sangat …

Baca SelengkapnyaPengertian Hukum: Unsur-Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum

Pengantar Ilmu Hukum

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, bersama dengan Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara merupakan mata kuliah pengantar yang wajib untuk dipelajari oleh para mahasiswa semester 1 di Fakultas Hukum. Mempelajari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum akan membantu kita untuk memahami dasar-dasar atau fondasi dari hukum sebelum mempelajari bidang-bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum …

Baca SelengkapnyaPengantar Ilmu Hukum

Persamaan dan Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Semua mahasiswa baru di Fakultas Hukum pasti dituntut untuk mempelajari dua mata kuliah ini: Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Istilah yang populer di kalangan mahasiswa adalah PIH dan PHI. Pertanyaan yang kerap diajukan ketika ujian adalah apakah persamaan dan perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Melalui artikel ini penulis berusaha …

Baca SelengkapnyaPersamaan dan Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Kajian Yuridis terhadap Ketidakseragaman Peraturan tentang Pengecualian Peliburan Kantor Notaris/PPAT dalam Kaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sebagaimana kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penetapan COVID-19 sebagai pandemi ini diumumkan oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 yang didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara. Saat ini COVID-19 juga telah menyebar ke Indonesia. Jika dilihat dari update terakhir …

Baca SelengkapnyaKajian Yuridis terhadap Ketidakseragaman Peraturan tentang Pengecualian Peliburan Kantor Notaris/PPAT dalam Kaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pada artikel sebelumnya kami telah membahas mengenai kriteria dan tata cara penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan PSBB yang telah ditetapkan oleh menteri. Pemerintah daerah juga wajib secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu selama 14 hari. Apabila …

Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kriteria dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB tidak serta merta dapat langsung diterapkan di suatu daerah yang mengalami wabah ini. Ada sejumlah kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi agar suatu provinsi, kabupaten atau kota dapat melaksanakan PSBB. Kriteria Penetapan Pembatasan Sosial …

Baca SelengkapnyaKriteria dan Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah mencapai tahap masif, dimana penyebarannya sudah semakin meningkat dan meluas. Penyebaran COVID-19 sudah terjadi secara lintas wilayah dan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Semua pihak tampaknya setuju bahwa COVID-19 merupakan pandemic yang perlu ditanggulangi agar tidak terjadi peningkatan kasus. Salah satu bentuk penanggulangan COVID-19 adalah melalui penyelenggaraan …

Baca SelengkapnyaPedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan …

Baca SelengkapnyaPengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha