Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak berlaku asas kebebasan berkontrak. Karena dalam konteks ini suatu perbuatan menjadi perikatan karena kehendak undang-undang.1 Menurut ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi menjadi:

  1. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja.
  2. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.

KUH Perdata tidak memberikan uraian yang lebih rinci mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang saja. Namun dari beberapa literatur dapat diketahui bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang saja merupakan perikatan-perikatan yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan.2 Yaitu yang diatur dalam Buku I KUH Perdata, misalnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Sedangkan menurut Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang terbagi lagi menjadi:

  1. yang terbit dari perbuatan halal atau dibolehkan oleh hukum (rechtmatige daad).
    Contohnya adalah:
    1. wakil tanpa kuasa (zaakwarneming) yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata;
    2. pembayaran yang tidak terutang (overschuldidge betaling) yang diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata;
    3. perikatan wajar atau perikatan alam (natuurlijke verbintenis) yang diatur dalam Pasal 1791 KUH Perdata.
  2. yang terbit dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).
  1. Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, Hlm. 260. []
  2. P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hlm. 349. []

Leave a Reply